Bidang Kompetensi

Berita



LAPAN telah menyelenggarakan FGD Koordinasi Teknis Pengoperasian Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Nasional, di Hotel Salak Tower, Bogor, tgl.11 Oktober 2018
Penulis Berita : Hidayat Gunawan • Fotografer : Hidayat Gunawan • 15 Oct 2018 • Dibaca : 2003 x ,

DE – INDERAJA | Dalam rangka pelaksanaan UU Kentariksaan dan PP Penginderaan Jauh, Pusat Teknologi data Data (Pustekdata) Penginderaan Jauh LAPAN perlu menyusun Peraturan Lapan tentang Pengoperasian stasiun bumi penginderaan jauh dan melakukan koordinasi stasiun bumi penerima data satelit penginderaan jauh secara nasional. Untuk itu Pusat Teknologi dan Data (Pustekdata) Penginderaan Jauh, bersinergi dengan program PUI Pustekdata dan Program Insinas Ristekdikti telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Koordinasi Pengoperasian Stasiun Bumi Penerima Data Penginderan jauh Nasional, yang dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Oktober 2018 di  Hotel Salak Tower, Bogor
Acara dimulai dengan sambutan Kapustekdata (Ir. Dedi Irawadi) yang menekankan perlunya disusun peraturan tentang pengoperasian stasiun bumi inderaja nasional sebagai tindak lanjut UU Keantariksaan dan PP Penginderaan Jauh , kemudian dilanjut pengantar teknis FGD Stasiun bumi Inderaja Nasional oleh Kabid Profas Pustekdata (Ayom Widipaminto, ST.MT.) yang diantaranya menekan perlunya koordinasi teknis dalam pengoperasian stasiun bumi dan mengusulkan adanya wadah koordinasi stasiun bumi nasional dalam bentuk Jaringan Sistem Stasiun Bumi Nasional (JSSBN) . Selanjutnya paparan dari masing masing instansi terkait dari BAKAMLA, KKP, BMKG dan LAPAN yang menyampaikan infratruktur dan operasional sasiun bumi inderaja di ingkungan masing2x. Diteruskan diskusi teknis bersama peserta FGD tentang tatacara pengoperasian stasiun bumi, dilanjut dengan penyusunan kesepakatan/rekomendasi dan penutupan.
FGD (Focus Group Discussion) tersebut telah sukses terselenggara dan menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rekomendasi yang sangat positif untuk keberlanjutan kerjasama penyelenggaraan stasiun bumi Penginderaan Jauh Nasional. FGD dihadiri oleh 33 peserta dari berbagai satker di lingkungan LAPAN (Pustekdata, Pusfatja, Pusteksat, Biro SDM Orkum) dan eksternal LAPAN (BMKG, BIG, BAKAMLA, KLHK, KEMENTAN, BROL KKP, Dispamsan TNI AU)
Dalam FGD tersebut disampaikan adanya usulan tentang :  (1) perlu adanya forum komunikasi dan koordinasi stasiun bumi penginderaan jauh nasional untuk lebih mensinergiskan sumber daya stasiun bumi yang ada (2) perlu diadakannya FGD/workshop rutin minimal setahun sekali, yang membahas tentang stasiun bumi inderaja, untuk bisa saling sharing informasi dan teknologi stnbumi inderaja terkini,  (3) perlu disusunnya aturan bersama tentang koordinasi pengoperasian stasiun bumi inderaja nasional, yang disesuaikan dgn UU keantariksaan dan PP penginderaan jauh.
Forum komunikasi dan koordinasi stasiun bumi tersebut sangat diperlukan mengingat : (1) perlunya standard sistem penerima dan produk standard Stasiun Bumi penerima, untuk kemudahan melakukan pertukaran data dan dalam keadaan mendesak negara dapat memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana Penyelenggaraan Keantariksaan Indonesia, (2)perlunya mendaftarkan (Nas & Intl) penggunaan frekuensi radio dari Angkasa ke bumi maupun dari Bumi ke angkasa pada fasilitas Stasiun Bumi (terutama di perbatasan) untuk kepentingan perlindungan wilayah dari interferensi frekuensi oleh aktifitas di terrestrial dan satelit, (3) untuk membangun sinergi dan melindungi kegiatan akuisisi data satelit dari interferensi akibat share penggunaan frekuensi antara Space to Earth dan komunikasi terrestrial.
Kemudian ada beberapa hal tindak lanjut yang disepakati bersama, diantaranya (1) Tentang perlunya Jaringan komunikasi untuk sharing data dari beberapa stasiun bumi operasional dengan user terkait,  misalnya akses data Himawari ke BMKG melalui FTP, dan akses data Radarsat dan Cosmosat dari stasiun bumi KKP untuk kebutuhan user nasional, (2) Perlu adanya level policy untuk program ke depan dalam rangka meningkatkan kapasitas stasiun bumi, (3) Usulan adanya Forum yang lebih tinggi untuk membicarakan payung hukum (MoU), (4) Perlu dibentuk Tim penyusun rekomendasi Tata cara pengoperasian Stasiun bumi yang bisa terdiri dari peserta FGD dan instansi lain seperti Kominfo dan Polri.


Your Comments
No Comments Results.
Comment Form












Please retype the characters from the image below :


Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 








Related Posts
No Related posts

Satuan Kerja
Peraturan Perundangan
UU No.21 2013
Inpres No.6 2012
JDIH
Multimedia
Foto
Video
Unduh
Unduh File
Kontak kami :
LAPAN
Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 Fax. 4892815



© 2019 - LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL